Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok melalukan evaluasi terhadap kasus stunting yang terjadi. Evaluasi dilakukan untuk memetakan kasus stunting di setiap wilayah.
Kepala DP3AP2KB Kota Depok, Nessi Annisa Handari mengatakan, evaluasi dilakukan setiap semester atau dua kali dalam setahun. Dengan begitu, bisa mencari solusi yang tepat untuk menekan kasus stunting.
“Untuk sasaran semester pertama ini di wilayah Kelurahan Cilangkap dan Cimpaeun, Kecamatan Tapos,” ucap Nessi usai menggelar Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) Semester Pertama Tahun 2023 di Aula Sapa Saba Bappeda, Gedung Dibaleka I, kemarin (08/06/23).
Setelah ada pemetaan masing-masing wilayah, lanjut Nessi, pihaknya akan melaksanakan rencana tindak lanjut bersama stakeholder. Sebab, menurutnya, untuk mewujudkan zero new stunting perlu adanya kolaborasi antar stakeholder.
“Misalnya di wilayah itu ada permasalahan gizi, tentu ahli gizi yang akan mencari solusinya. Karena di dalam tim ini terdiri dari berbagai stakeholder. Ada dokter, bidan, ahli gizi dan masih banyak lagi,” ungkapnya.
Nessi menambahkan, terkait data stunting juga akan terus dilakukan perbaikan. Saat ini di Kota Depok terdapat 3.576 anak stunting, namun berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, dari jumlah tersebut, hanya 1.372 yang memiliki akta kelahiran Kota Depok.
“Tentu ini harus di petakan kembali, karena urgensinya kepada layanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan jika anak tersebut harus mendapatkan perawatan medis,’ tutupnya.