Berita

Bidang PPPUG Mengadakan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Kepala Bidang PPPUG, Bety Setyorini saat memberi arahan didampingi Kasi Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama.

Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok mengadakan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Kegiatan yang dilaksanakan  hingga Rabu (11/11) nanti, diikuti seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender,  DPAPMK Kota Depok, Bety Setyorini mengatakan, kegiatan tersebut menargetkan dua hal.  Yaitu membuat Pernyataan Anggaran Berbasis Gender atau Gender Budget Statement (GBS) dan Evaluasi PPRG Tahun 2019.

“Melalui pelatihan ini diharapkan para peserta semakin terampil dalam menyusun anggaran kegiatan pembangunan yang responsif gender,” katanya di Wisma Hijau Kecamatan Cimanggis, Senin (09/11/20).

Betty menambahkan, digelarnya pelatihan ini juga didorong oleh surat edaran empat kementerian, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(PPPA). Dikatakannya, setiap daerah wajib menyusun PPRG sebagai salah satu strategi percepatan implementasi PUG di daerah.

Dirinya berharap, melalui pelatihan tersebut dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang memperhatikan dan menyasar terhadap pemenuhan kebutuhan laki laki dan perempuan secara adil dalam akses, partisipasi kontrol dan manfaat pembangunan. Terutama pada kaum marginal, seperti anak-anak, lansia, dan difabel.

“Tentu saja hal tersebut dilakukan melalui tahapan atau langkah-langkah analisis gender (Gender Analysis Pathaway/GAP),” katanya.

Lebih lanjut, tutur Bety, karena digelar dalam masa pandemi, kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan. Dikatakannya, untuk pelaksanaannya dibagi 10 PD per hari, masing-masing PD mengirimkan tiga ASN dari berbagai bidang.

Dengan demikian, dalam pembuatan GBS, lanjut Bety, setiap PD menyusun tiga dokumen. Dirinya mengatakan, Pelatihan PPRG bukan hanya menyasar dinas tapi juga kecamatan, yang jadwal pelaksanaannya di hari terakhir.

“Pasca pelatihan kita akan tetap kawal dan dampingi, meskipun tidak ada penjadwalan khusus lagi seperti sekarang,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *